Jl. Kong Bur No. 52 Blangkejeren Gayo Lues -Telepon /Fax : (0642) 21085
Blangkejeren- Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 09.00 Wib telah dilaksanakan Rapat Bulan Juli 2020 dan Monitoring serta Evaluasi. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Bapak Sayed Tarmizi, S.H. M.H. dan didampingi oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, Bapak Sekretaris dan Bapak Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren. Rapat ini bertujuan untuk […]
Blangkejeren-Pada Hari Rabu dan Kamis Tanggal 08 -09 Juli 2020 di Ruang Pengadilan Negeri Blangkejeren telah dilaksanakan Pengawasan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Serta Penilaian Internal Pelaksanaan Zona Integritas WBK/WBBM Pada Pengadilan Negeri Blangkejeren Oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pada kegiatan ini yang menjadi Ketua Tim Asessment adalah Bapak Bayu Isdiyatmoko, S.H. ( Hakim Tinggi) […]
Blangkejeren- Senin, 23 Maret Tahun 2020 telah dilaksanakan Apel Pagi Bertempat di halaman depan ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Blangkejeren. Adapun yang menjadi pembina adalah Bapak Muhammad Iqbal Panjaitan, S.H. (Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Blangkejeren) dan komandan Apel adalah Bapak Saddam fadli (Satpam/Tenaga PPNPN). Pada Apel ini, pembina memberikan arahan sedikit […]
Blangkejeren- Pada Hari Jumat Tanggal 05 Juni Tahun 2020 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Rapat/Mediasi Pengadilan Negeri Blangkejeren telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan II dan Rapat Penyusunan Dokumen RKBMN 2020. Rapat Ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren. Rapat ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2020 dan […]
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan SK No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan.
Selengkapnya klik disini
Bagaimana Cara Menyampaikan Pengaduan?
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Selengkapnya klik disini
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri.
Selengkapnya klik disini
