img_head
STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan

Telah dibaca : 425 Kali

STANDAR PELAYANAN PADA

PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

 

  1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN
  1. Dasar  Hukum
  1. HIR/Rbg
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
  6. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  8. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak
  9. Peraturan Mahkaman Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam system peradilan anak
  10. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penaganan anak yang belum berumur 12 tahun
  11. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum
  12. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tertang permohonan surat keterangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
  13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman mediasi di pengadilan
  14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tentang Tatacara penyelesaian gugatan sederhana
  15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
  16.  
  1. Jenis Standar Pelayanan
  1. Standar pelayanan perkara pidana biasa
  2. Standar pelayanan perkara pidana singkat
  3. Standar pelayanan perkara pidana ringan
  4. Standar  pelayanan penetapan diversi yang dimohonkan penyidik/jpu
  5. Standar pelayanan perkara praperadilan
  6. Standar pelayanan perkara perdata permohonan
  7. Standar pelayanan perkara perdata gugatan
  8. Standar pelayanan perkara perdata gugatan sederhana tingkat keberatan
  9. Standar pelayanan perkara perdata gugatan hakim tunggal
  10. Standar Pelayanan Diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Di Cabut Hak Pilih Dan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana
  11. Standar Pelayanan Pendaftaran Dan Perubahan Anggaran Dasar Cv

 

  1. PELAYANAN BANTUAN HUKUM
  1. Dasar Hukum
  1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum
  3. Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan
  1. Jenis Standar Pelayanan
  1. Standart pelayanan pemberian Bantuan Hukum

 

  1. PELAYANAN PENGADUAN
  1. Dasar hukum
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
  4. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun  2010 tentan disiplin Pegawai Negeri Sipil
  5. Undang-ungang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negeri
  6. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  7. Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengauan di Mahkamah Agung  dan badan peradilan dibawahnya.

 

  1. Jenis Standar Pelayanan
  1. Standar pelayanan pengaduan

 

  1. PELAYANAN  PERMOHONAN INFORMASI
  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. SK KMA 144/KMA/SK/III/2017 tentang keterbukaan informasi di pengadilan
  3. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  4. Keputusan direktur jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standart meja informasi pengadilan.

 

  1. Jenis Standar pelayanan
  1. Standar pelayanan informasi biasa
  2. Standar pelayanan informasi khusus