img_head
MEDIASI

Mediasi

Telah dibaca : 1.596 Kali


MEDIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari Hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediator yang ditunjuk adalah mereka yang telah mempunyai Sertifikat Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi (pasal 1 ayat (2) dan (3).

Setiap Hakim, Mediator, para pihak dan/ atau Kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para  pihak untuk menempuh Mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi. Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.  disamping itu Penggunaan Mediator Hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain. Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan-alasan sah  tersebut meliputi antara lain:

  1. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  2. di bawah pengampuan;
  3. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
  4. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

`    Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Biaya pemanggilan ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang. Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah. Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator dan biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

 

Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan. Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya. Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:

  1. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
  2. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di        Pengadilan;
  3. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
  4. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
  5. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

 

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

  1. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
  2. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
  3. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
  4. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
  5. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
  6. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
  7. mengisi formulir jadwal mediasi.
  8. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
  9. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
  10. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
    • menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
    • mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
    • bekerja sama mencapai penyelesaian;
  11. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
  12. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  13. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  14. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

 

            Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator. Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

  1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  5. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah  

Kelebihan mediasi antara lain;

  1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata
  2. Efisien
  3. Waktu singkat
  4. Rahasia
  5. Menjaga hubungan baik para pihak
  6. Hasil mediasi merupakan kesepakatan
  7. Berkekuatan hukum tetap
  8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

BAGAIMANA PROSES MEDIASI?

  1. PROSES PRA MEDIASI
  1. Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak, meliputi:

  1. pengertian dan manfaat Mediasi;
  2. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
  3. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
  4. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
  5. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

 

Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:

  1. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
  2. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
  3. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

 

Formulir penjelasan Mediasi ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara. Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi wajib dimuat dalam berita acara sidang.

 

  1. Kewajiban Kuasa Hukum

 

Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi. Kewajiban kuasa hukum di antaranya meliputi:

  1. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara kepada Para Pihak;
  2. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
  3. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
  4. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
  5. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah, kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

  1. Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator. Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

 

  1. Batas Waktu Pemilihan Mediator

Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

Para Pihak segera  menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya,  ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara  segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua  majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

Jika Para Pihak telah memilih Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan atau salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat karena alasan tidak  ada Hakim bukan pemeriksa perkara atau Pegawai Pengadilan yang bersertifikat , ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan Mediator melalui panitera pengganti. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

  1. Pemanggilan Para Pihak

Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera  melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.

Kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

  1. Akibat Hukum Pihak Yang tidak Beritikad Baik

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Begitu halnya dengan Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.  Biaya Mediasi merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

Dalam hal tergugat  dinyatakan tidak beritikad baik dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

 B.  PROSES MEDIASI

 

  1. Penyerahan Resum Perkara Dan Jangka Waktu Proses Mediasi

 

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk Mediator, Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi setelah berakhir jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak penetapan perintah melakukan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

 

  1. Materi Pertemuan Mediasi

 

Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar batasan pada posita dan petitum gugatan, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

  1. Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

 

Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.  Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang  kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat yang dihadirkan dalam proses mediasi tersebut.

 

  1. Mediasi Mencapai Kesepakatan

 

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

  1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  2. merugikan pihak ketiga; atau
  3. tidak dapat dilaksanakan.

 

Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara segera  mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan yaitu ketentuan untuk tidak  memuat hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan,   merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan  maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.

Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian. Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan. Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

  1. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

 

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak penggugat dan sebagian pihak tergugat dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu antara penggugat dan sebagian pihak tergugat dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan yaitu ketentuan untuk tidak  memuat hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan,   merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian.

Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak penggugat dan sebagian pihak tergugat tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 

Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan untuk tidak  memuat hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan,   merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan, kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

 

6. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan

 

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

  1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau;
  2. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad yaitu tidak menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/ atau tidak menanggapi  Resume Perkara pihak lain dan tidak menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

 

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

  1. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
  2. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
  3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
  4. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
    1. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
    2. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam hal tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

 

Setelah menerima pemberitahuan Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara karena hal yang tersebut dalam hal / ketentuan tersebut dalam poin diatas, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

 

C.  PROSES AKHIR MEDIASI

  1. PERDAMAIAN SUKA RELA

 

  • Perdamaian Suka Rela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.

Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan penunjukan salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

  • Perdamaian Suka Rela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjaun Kembali

 

Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan;

  1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  2. merugikan pihak ketiga; atau
  3. tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan Perdamaian yang diajukan melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.

Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian. Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

D. KETERPISAHAN MEDIASI DARI LIGITASI

Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan atau salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat karena alasan tidak  ada Hakim bukan pemeriksa perkara atau Pegawai Pengadilan yang bersertifikat , ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator, jangka waktu proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi  Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat, tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA no 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.  Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.