img_head
BERITA

Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mei16

Konten : berita umum
Telah dibaca : 74 Kali


Blangkejeren- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 pada pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Blangkejeren telah dilaksanakan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilihan Legislatif,Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sosialisasi ini bertujuan agar menjaga netralitas ASN khususnya di Pengadilan Negeri Blangkejeren.

Sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Bapak Arizal Anwar, S.H.,M.H. Kemudian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkeren membacakan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rebulik Indonesia No B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada pada Pilkada Serentak Tahun 2018,Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang isinya sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan pasal 2 huruf f Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
  2. Berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  3. Berdasarkan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan  menjadi Gubernur/Wakli Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebegai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
  4. Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c, PNS wajib untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam partai politik, semisal:
    1. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    2. Dilarang memasang Spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    3. Dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    4. Dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa atribut bakal pasangan calon/atribut paratai politik;
    5. Dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyeberluaskan gambar/foto, visi misi, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepadal daerah melalui media online maupun media sosial.
    6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
    7. Dilarang menjadi pembicara /narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik
  5. PNS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi moral dan dapat juga dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupin hukuman disiplin berat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pereturan Pemeribtah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
  6. Hukuman sanksi sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun;  sedangkan hukum disipli  berat berupa penurunan pangkat setingakt lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dala rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sosialisasi selesai dan ditutup pada pukul 09:30 WIB oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren.

 

  • Galeri